//
you're reading...
Filsafat Hukum

ANALISIS FILSAFAT HUKUM DALAM PUTUSAN MK TENTANG PIUTANG NEGARA DAN DRAFT UU TENTANG MA

Kata Awal

Pembicaraan tentang hukum selalu tidak lepas dari pergumulan mengenai keadilan. Hukum selalu dikaitkan dengan keadilan. Banyak kalangan berpendapat bahwa hukum menemukan dirinya dalam keadilan. Filsuf Aristoteles mengatakan bahwa “law is just, but equity is more just”[1]. Keadilan adalah ekspresi dari hukum yang dalam dan otentik, lebih dari sekadar peraturan belaka. Keadilan jauh lebih penting dari sekadar regulasi standar dan peraturan-peraturan hukum.

Dalam perkembangan sejarah, pemahaman dan pencarian akan keadilan yang dibayangi oleh kaidah-kaidah hukum bukanlah sebuah pekerjaan mudah. Menerapkan prinsip dan kebijaksanaan yang menekankan aspek keadilan di atas standar normatif hukum adalah sebuah perjuangan yang meletihkan. Tidak semudah yang dipikirkan  dan dibayangkan. Dengan demikian, memutuskan suatu masalah tentu membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian.

Cicero menulis demikan: summum ius, summa iniuria. Penerapan yang salah pada hukum adalah sumber dari ketidakadilan.[2]Kekeliruan dan kekakuan terhadap hukum akan menistai keadilan. Theorema ini sebetulnya menyerang forma hukum positif, terutama analisis hukum yang terlalu normatif. Dalam konteks dunia dewasa ini, corak yang buram ini  tampak jelas dalam putusan-putusan hukum yang diskriminatif.

Dalam tulisan singkat ini, saya menggumuli kasus penentuan piutang negara dan rancangan UU tentang MA yang digodok dewan legislasi. Ada dua pertanyaan besar yang muncul terhadap dua kasus tersebut: pertama, apakah putusan hukum MK yang memenangkan gugatan pemohon untuk memisahkan piutang negara dari piutang BUMN mengedepankan etika keadilan hukum? Kedua, apakah tak adil jika MA mengubah UU pada tingkat kasasi hanya karena ketakutan akan munculnya konflik?

1.        Putusan MK tentang Piutang Negara: PT. Aspalindo Cs Vs Pemerintah

1.1    Sekilas Kasus

Pihak Pemohon

Pada tanggal 19 September 2011, 7 pemohon (PT. Sarana Aspalindo Padang, PT. Bumi Aspalindo Aceh, PT. Medan Aspalindo Utama, PT. Citra Aspalindo Sriwijaya, PT. Perintis Aspalindo Curah, PT. Karya Aspalindo Cirebon, dan PT. Sentra Aspalindo Riau) mengajukan surat gugatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian materil terhadap Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Gugatan itu dilayangkan karena permohonan pemohon untuk memberikan pemotongan piutang (hair cut) tidak dapat dilakukan PT. BNI Tbk. karena terikat dengan masih berlakunya UU No 49 Tahun 1960 tersebut. Mereka menerangkan bahwa transaksi uang dalam dollar yang mereka lakukan dengan pihak BNI menjadi kendala besar saat terjadi krisis moneter 1997/1998. Hutang mereka berjumlah US$ 5.971.918,68,- yang dalam rupiah sebesar Rp. 18.833.975.801,13,- naik menjadi Rp. 55.516.255.856,-  akibat penurunan kurs mata uang rupiah terhadap US Dolar. Bagi mereka, masih berlakunya UU ini memberikan perilaku yang diskriminatif terhadap perusahaan mereka sekaligus menjadi penghalang besar untuk kemajuan perekonomian bangsa.

Dalam perkembangannya, ketentuan UU No 49 Tahun 1960 tentang piutang negara dispute dengan 4 UU, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasal 1 dan pasal 4 yang menyatakan pemisahan kekayaan negara atas modal yang disertakan dalam BUMN, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menekankan bentuk dan badan hukum PT. BNI Tbk. sebagai Perseroan Terbatas, UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Letak persoalannya adalah berdasarkan ketentuan UU No 49 Tahun 1960, piutang negara adalah harta negara yang dengannya negara berhak dan berkewajiban untuk menerima, menguasai, mempunyai harta tersebut karena perjanjian, kontrak, atau bentuk apapun dengan lembaga/instansi manapun dengan jumlah yang telah pasti menurut hukum. Sementara keempat UU yang lain menekankan pemisahan harta negara (penyertaan) dari harta BUMN yang sudah berbadan hukum dan harus tunduk di bawah UU Perbankan, BUMN, dan PT. Pertentangan ini tentu mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Dengan adanya pertentangan dengan 4 UU itu, dalam tata aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pasal-pasal bermasalah dalam UU No 49 Tahun 1960 juga bertentangan dengan pasal 28 (D) dan pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum, ketiadaan jaminan hukum dan ekualitas antara sesama warga negara. Oleh karena itu, pemohon mengajukan judicial review ke MK untuk mengatasi kasus ini.

Pihak Pemerintah

            Menanggapi gugatan dari pihak pemohon, pemerintah berdalih bahwa piutang PT. Aspalindo cs itu belum masuk di Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan masih diatur oleh pihak PT. BNI sendiri. Selain itu, Menyatakan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang PUPN, tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, atau setidak-tidaknya menyatakan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang PUPN, tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, sepanjang mengenai piutang Negara yang berdasarkan Peraturan telah diserahkan pengurusannya kepadanya oleh Pemerintah (yang berasal dari instansi-instansi pemerintah) berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Pemerintah juga menegaskan bahwa pasal-pasal yang dianggap bermasalah oleh pemohon dapat mengakibatkan pemerintah kehilangan haknya dalam mengurusi piutang negara (selain badan-badan). Hal itu jelas dipaparkan dalam UU Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2006 tentang pengertian piutang negara yang telah dipisahkan dari badan-badan termasuk PT. BNI Tbk. Karena itu, menurut mereka, pasal 8 UU No 49/1960 memberikan wewenang tentang pengurusan piutang negara oleh PUPN. Dengan demikian, pokok-pokok UU yang dipersoalkan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Putusan MK

Dalam SK Nomor 77/PUU-IX/2011, MK menerima “ sebagian” gugatan pemohon terutama frase “badan-badan” yang terdapat dalam pasal-pasal bermasalah. Dengan kata lain, MK memutuskan bahwa piutang negara adalah piutang pemerintah pusat/daerah yang harus dibayar oleh pihak-pihak berwajib/debitur; piutang tersebut tidak termasuk piutang badan-badan termasuk BUMN. Dengan demikian, PT BNI Tbk. yang merupakan bagian dari BUMN adalah yang mengurusi sepenuhnya piutang-piutangnya dengan pihak kreditur, termasuk kebijakan untuk pemotongan piutang (hair cut).

 1.2 Analisis Filosofis

Telaah filosofis berusaha memahami persoalan hukum secara analitis dan kritis. Analitis dan kritis adalah pijakan filsafat dalam menelaah persoalan-persoalan hukum. Tujuan utamanya adalah menemukan kebijaksanaan (sophein) dalam persoalan-persoalan hukum. Kebijaksanaan itu tentunya akan sampai pada teleos keadilan hukum.

Putusan Mahkamah konstitusi atas kasus kepemilikan piutang negara adalah sebuah keputusan yang penuh dengan pertimbangan filosofis. Pertimbangan-pertimbangan itu antara lain:

1. Krisis Ekonomi: Utang yang menanjak seketika

Pihak pemohon tentunya merasakan susahnya harus membayar utang yang terjadi karena force major. Musibah krisis moneter adalah persoalan yang terjadi di luar kemampuan manusiawi. Musibah itu bisa membuat orang bisa kaya seketika ataupun miskin seketika. Orang yang menyimpan uang dalam dolar, bisa kaya seketika. Sementara orang yang menabung uang dalam rupiah bisa miskin seketika. Dalam konteks ini, negara yang saat itu menyimpan uang dalam dollar dan meminjamkannya pada debitur melalui transaksi dollar tentu meraih keuntungan. Sementara itu, pihak pemohon sebagai debitur tentu merasakan beratnya menanggung utang. Apakah adil kalau pihak debitur harus membayar 3 kali lipat (200%) dari jumlah pinjamannya?

Atas persoalan itu, permohonan untuk hair cut adalah sesuatu yang manusiawi dan adil dalam batas-batas ke-bapak-an negara yang memajukan perekonomian rakyatnya. Keberadaan pasal-pasal bermasalah dari UU no 49/1960 tentu mengganggu kehendak untuk mendapatkan keringanan atas beban yang mereka tanggung. Oleh sebab itu, putusan MK telah berhasil mengeluarkan mereka dari ketidakpastian hukum yang muncul terutama oleh ketetapan UU no 49/1960 tentang PUPN itu. Dengan pemisahan piutang negara menjadi tanggung jawab penuh PT. BNI Tbk., maka kemudahan untuk memperoleh potongan piutang seperti yang dilakukan oleh bank-bank swasta juga bisa mereka alami.

Nilai filosofis yang ditonjolkan di sini adalah nilai keadilan yang distributif karena musibah krisis moneter. Secara sederhana dapat dikatakan: yang miskin jangan dipermiskin, yang kaya jangan diperkaya. Ini sebetulnya yang menjadi polemik utama dalam permohonan judicial review. Dengan demikian, putusan MK telah memberikan kebijakan yang bijaksana dalam menyikapi teleos dari perjuangan para pemohon.

2. Frasa “badan-badan” dinyatakan tidak mengikat (tidak berlaku secara hukum)

Putusan MK tidak mengabulkan seluruh materi gugatan pemohon. MK hanya mengabulkan sebagian, dengan memberi kutipan khusus untuk frasa “badan-badan”. Frasa tersebut, menurut MK, telah mengakibatkan ketidak pastian hukum, bertentangan dengan UUD 1945. MK kemudian menyatakan frasa tersebut tidak mengikat secara hukum.

Keputusan MK ini mencerminkan sebuah telaah filosofis yang mendalam dan holistik. Hart berpendapat bahwa hukum harus adil walaupun hukum sebagai produk partikular terkadang kurang adil.[3] Dalam konteks ini, UU sebagai produk partikular kurang adil karena memberikan ketidakpastian hukum yang mendiskriminasi kebijakan tentang piutang yang dipinjam dari pemerintah dengan yang diperoleh dari pihak swasta. Menariknya, UU yang bermasalah ini tidak dihapuskan secara langsung sebab masih ada pihak (negara) yang perlu dilindungi. Terutama dengan piutang negara di luar tanggung jawab BUMN tetap menjadi tanggung jawab PUPN. Kalau ini dihapus bisa pula mengakibatkan kesulitan manajerial dan konflik ekonomi.

3. Putusan MK menggambarkan Hukum Alam

Hukum alam berciri irasional dan rasional. Irasional karena meletakkan persoalan hukum pada kehendak yang Maha Kuasa. Sementara rasional, memberikan penekanan yang menonjol atas rasio manusia, penentu kebijakan dan keadilan. Salah satu penekan dalam hukum alam adalah etika dan moral.

Putusan MK yang memisahkan piutang negara dari piutang BUMN tidak semata-mata karena perkembangan UU yang lebih baru yang diutamakan (lex posterior derogat legi priori), tetapi terutama pemikiran kritis dan pertimbangan moral atas musibah ekonomi yang dialami masyarakat Indonesia periode 1997/1998. Pertimbangan moral ini setidaknya membuat MK tidak tega membebani orang/badan hukum yang sudah menderita menjadi tambah menderita.

 

2. Rancangan UU Tentang MA Tahun 2012

Dewan legislator telah menyusun draft UU tentang Mahkamah Agung. Dari beberapa aturan UU, ada beberapa yang sangat menyita perhatian, yakni Pasal 96 dan Pasal 97 huruf (a) dan (b). Kedua Pasal ini ada pada Bab VIII menyangkut larangan-larangan yang wajib ditaati Mahkamah Agung. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah:

Pasal 96 : “Mahkamah Agung tidak berwenang untuk menilai fakta-fakta dan  pembuktian dalam persidangan sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang”

 Analisis Filosofis:

Pasal ini memberikan larangan kepada Mahkamah Agung untuk memberikan penilaian atas fakta-fakta persidangan serta pembuktian-pembuktiannya dalam kategori (fakta dan pembuktian tersebut) tidak bertentangan dengan undang-undang. Pertanyaannya: Hampir sebagian besar, putusan MA adalah penilaian juridis atas pengajuan banding dan kasasi dari pihak tergugat/pemohon yang kalah dalam pengadilan sebelumnya (di bawah MA). Apakah hakim agung tersebut tidak sedikitpun menilai fakta dan pembuktian, hanya karena menurut UU fakta dan pembuktian itu benar adanya? Bagaimana kalau UU yang melandasinya tidak memberikan kepastian hukum?

Dalam kerangka filsafat hukum, anggota legislator yang menciptakan pasal 96 ini murni dipengaruhi oleh legal positivism. Aturan/UU yang baku tak boleh dilawan. UU itu wajib ditaati. Padahal, ada banyak putusan hukum yang memperoleh pencerahan dan keadilannya dari fakta-fakta dan bukannya dari aturan legalitas formal. Keadilan yang sesungguhnya ditemukan dari fakta-fakta yang dinilai secara holistik dan tidak terkungkung dalam cermin UU. Ada banyak contoh kasus Peninjauan Kembali yang menemukan keadilannya baru sampai pada tingkat MA. Inilah konsep pemikiran realisme hukum dalam filsafat hukum.

 

Pasal 97 :   Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dilarang (a) membuat putusan yang melanggar UU

Analisis Filosofis:

Pasal ini menunjukkan kekakuan dewan legislasi. Mereka begitu tunduk pada format aturan positif (legal positivisme). Secara sepintas, tampak jelas kemapanan ide serta status quo mereka sangat arogan dan perfeksionis. Maksudnya, dalam kaca mata pembuat UU, mereka mau menunjukkan superioritas mereka bahwa MA harus tunduk di bawah keputusan(baca: UU) mereka. Ini sekaligus menunjukkan

Pada dasarnya tidak ada hukum yang begitu sempurna. Pasti selalu ada celah, ada  lubang, dan ada kekeliruan. Larangan ini tentu sulit diterima, apalagi untuk lembaga tinggi negara yang bisa saja melanggar Undang-undang dengan alasan-alasan yang rasional dan kritis serta alasan sosial dan kepentingan umum. Pembatasan wewenang MA ini justru berpotensi menghancurkan legal realisme dan bisa saja menimbulkan keresahan, jika: pertama, UU yang dijadikan referensi dalam persidangan kasus PK dan Kasasi tidak memberikan keputusan yang bijak; kedua, keputusan yang seharusnya dipakai untuk suatu  nilai keadilan dan kebijaksanaan yang lebih luas dan dalam tidak bisa diaplikasikan karena adanya larangan ini; ketiga, nilai moral dan etika disepelehkan.

 

Pasal 97 huruf (b): membuat keputusan yang menimbulkan keonaran dan kerusakan serta mengakibatkan kerusuhan, huru hara, dan (c) : dilarang membuat keputusan yang tidak mungkin dilaksanakan karena bertentangan dengan realitas di tengah-tengah masyarakat, adat-istiadat, dan kebiasaan yang turun-temurun sehingga akan mengakibatkan pertikaian dan keributan.

 Analisis filosofis:

Pasal-pasal ini menunjukkan adanya awasan dari dewan legislator akan sesuatu yang lebih umum (kepentingan umum). DPR merasa perlu menegaskan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh MA harus memperindahkan lingkungan sosial, emosi sosial, adat-istiadat dan kerukunan masyarakat. Dalam konteks ini, hakim harus memutuskan perkara yang tidak boleh mengkibatkan kerusuhan. Pertanyaannya: bagaimana jika nilai keadilan yang jauh lebih besar jatuh pada putusan yang akhirnya terpaksa kalah hanya karena takut kerusuhan? Bukankah dengan begitu, pasal 97 huruf (a) telah dengan sendirinya dilanggar (kontradiksi in se)

Pasal ini sebetulnya mencerminkan pemikiran legal realisme dari anggota DPR. Pertimbangan sosial dan psikologis menjadi sesuatu yang lebih penting dari sekadar UU.

 

Kata Akhir

Pergumulan di atas menunjukkan betapa rumitnya menerjemahkan hukum dalam masyarakat. Apalagi kalau keadilan harus ditegakkan di tengah peliknya kehidupan sosial, politik, ekonomi,  dan agama. Hukum tak boleh dipandang hanya pada tataran traktat-traktat formal legal positivisme, tetapi harus lebih jauh dalam kerangka filosofis yang holistik, kritis, dan analitis.  Dengan begitu, harapan akan cerahnya hukum bisa secerah tegaknya nilai-nilai keadilan.

 


[1] Seperti dikutip Maria Jose Facon y Tella, “Equity And Law” (Netherland: Martinus Nijhof Publisher, 2005), p. 17.

[2] Ibid., p. 25.

[3] Seperti dikutip Andre Ata Ujan, “Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan” (Yogyakarta: Kanisius, 2009), p. 27.

About yanthojehadu

I am simple. But always try to make anything complicated. nonetheless, i don't mind to make you shaking like a leaf. I just show who i am, without any mask and pretend. I hope you enjoy my site. Eitss... don't forget to smile. hemmm

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Inspiring You

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,218 other followers

%d bloggers like this: